Ayam Cantik Tetangga

cerita humor

Pasca pertikaian tentang dua bendera. Dua warga tak saling bertegur sapa dalam kehidupan bertetangga.

Seekor ayam cantik melintas di depan ibu-ibu yang sedang bercerita tentang ayam-ayam mereka, termasuk milik warga yang terlibat pertikaian itu.

Kedua ibu muda itu berbinar mengaguminya. Ayam dengan bulu-bulu indah. Sehelai bulu putih merenda pinggiran sayap warna hitam kehijauan. Ada bagian warna putih di pembatas lututnya yang berbulu lembut. Binatang itu melangkah anggun bak seorang putri dalam kontes kecantikan. Namun tiba-tiba kakinya seperti keselo, terpelanting dan terhuyung. Penggalan batang pohon sebesar lengan menyerampang kakinya.

”Lho, lho,  kok disambit?” Ibu Mirah memekik. Dan keduanya saling melirik.

Ekor mata mereka melirik pada lelaki telanjang dada di depan rumahnya.  

”Apa yang salah pada ayam itu?”

”Nggak salah sih bu,” jawab Bu Nina.

”Apa dia tak tahu estetika ya bu?” timpal Bu Mirah.

”Oh... saya rasa sih tahu bu.”

”Jadi, apa masalahnya?”

”Masalahnya, tergantung pemiliknya ikut partai yang mana?”

Cikuya, 17 Februari 2014

Read more »

kau dan dia

kusangka kau berbeda dengannya

yang kerap naik motor serampangan

menikung tajam asal-asalan

membuatku jantungan

tapi kau terlalu lamban

jangtungku harus bekerja ekstra menahan kesabaran

sebatang rokok kau pilin-pilin

terselip dibibir saat mengisi bensin

bagimu, hidup hanya bermuara padaku

hanya cukup denganku

dan dunia bukan milik siapa-siapa

memang kita siapa?

kita bukan pewaris harta penguasa

yang takkan habis hingga ketujuh turunan kita

bagiku, kebiasaan adalah penentu takdir

bagimu, UMK adalah takdir

dan hidup dijalani dengan mengalir

tahukah kau? bahwa hidup itu...

terkadang bertahan

kadang mengyongsong

kadang menghindar?

bagimu waktu adalah bersamaku

dan kita berhenti

dan itu kehidupan

bagiku waktu itu bergerak

dan kita beranjak

menuju muara akhir dari seluruh perjalanan

cikuya, 17 Februari 2014

Read more »

Buruh, Jalan Buntu Mencari Keadilan

KITA sering mendengar dan menyaksikan, betapa mudahnya pengusaha mengkriminalkan kaum pekerja. Bahkan dalam  undang-undang pidana, perbuatan tidak menyenangkan bisa dilaporkan pengusaha ke Kepolisian. 

TAPI kami mencatat, dalam hal perburuhan, esensi penegakan hukum di Indonesia bukan soal substansinya, melainkan  siapa melaporkan siapa.

Sejak November 2010, sebelas pekerja PT Bintang Pratama Sakti (BPS) tidak dibayar upahnya, mereka dibiarkan oleh pengusaha begitu saja.  Untuk mengadvokasi permasalahan itu, kami pernah melayangkan surat kepada Direktur perusahaan  bernama Carry Pratomo.  Pada Maret 2011, kami melakukan perundingan dikantornya, di Gedung Multipiranti Graha building 1st  floor Jl Radin Inten II/2 – Buaran Jakarta Timur.

Selanjutnya, Carry minta waktu untuk memenuhi kewajibannya, membayar hak-hak pekerja. Pada 5 Mei 2011, dia mengirim pesan  pendek, bahwa minggu tersebut akan membayarkan upah pekerja. Tapi yang terjadi,  janji tinggal janji, dan Carry malah tak bisa dikontak sama-sekali.

Sebagai warga negara yang baik,  melalui Serikat Buruh Bangkit, kami tetap menjalankan prosedur hukum guna memperoleh keadilan, kami melaporkan perselisihan hubungan industrial ini ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur.

Ironisnya, petugas di sana justru memberikan kabar bahwa mereka tidak bisa mengusut pengusaha tersebut, karena menurut mereka, kantor yang tertera dalam kop surat PT. Bintang Pratama Sakti tidak bisa ditemukan. Petugas Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur, katanya sudah  mendatangi kantor di Gedung Multipiranti, dan di sana tidak ada perusahaan itu.

Berdasarkan  informasi yang diberikan Dinas Tenaga Kerja, dan  menghilangnya Carry Pratomo kami laporkan ke Polres Jakarta Timur, yang merupayakan wilayah kerja mereka.  Namun, pada sore yang panas di ruang Unit Serse lantai 2 itu, kami dihadapkan pada perjalanan yang buntu. Seorang petugas yang kami tak tahu namanya karena tak mengenakan seragam  kerja, sama sekali tidak mau menerima laporan kami. Dia tetap menyuruh kami untuk membawa kasus ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Apa sejatinya PHI? Dan bagaimana mekanisme serta prosedur berperkara di pengadilan itu?

PHI, pengadilan ad-hoc  untuk kasus perselisihan hubungan indsustrial itu, tempat menyelesaikan persoalan hak dan  kepentingan, persoalan  antarserikat dan pemutusan hubungan kerja. Di sana mensyaratkan adanya bukti risalah perundiangan yang ditempuh sebelumnya yitu, mediasi.  Pertanyaannya, bagaimana bisa dilakukan mediasi? Jika Dinas Tenaga Kerja sebagai instansi terkait yang bertugas memerantarai dan melakukan pengawasan  justru tak bisa lagi melacaknya?

Tapi, apapun yang terjadi, persoalan ketenagakerjaan tetap harus diselesaikan melalui PHI. Meski ia sudah berubah menjadi kasus pidana. Setidaknya, itu yang kami tangkap dari pernyataan aparat kepolisian di kantor Polres itu, yang menurutnya, harus ini harus tetap ke PHI. Pengaduan kami sungguh-sungguh ditolak. Karena Polres Jakarta Timur tidak menerima pengaduan ketenagakerjaan.

Di Indonesia, ada empat lembaga peradilan:  Pengadilan Umum; Pengadilan Agama; Pengadilan Militer dan; Pengadilan Tata Usaha Negara. Di luar itu, ada pengadilan Ad-hoc untuk kasus Ketenagakerjaan. Pidana, masuk dalam pengadilan umum dan berlaku bagi siapapun. Harusnya hukum itu berlaku bagi semua pelaku, termasuk pengusaha PT BPS itu.  Memberikan keterangan palsu kepada pihak lain dan merugikan, apakah itu tidak masuk unsur pidana?

Dalam hal ini menurut kami, Kepolisian sudah melakukan penyelewengan wewenang sebagai aparatur negara yang harusnya melindungi dan menyayomi masyarakat. Apalagi, PT. Bintang Pratama Sakti adalah perusahaan mitra PD Dharma Jaya, sebagai BUMD milik Pemda DKI-Jakarta. Bagaimana hal ini bisa terjadi pada sebuah perusahaan yang dimiliki dan dibiayai oleh rakyat, khususnya rakyat DKI-Jakarta? Kok tega-teganya menelantarkan dan mengeksploitasi rakyat yang telah menghidupkan perekonomian bangsa, khususnya Jakarta?

Perbuatan tidak menyenangkan yang menimpa pengusaha dan pejabat, pelakunya selalu bisa dipidanakan. Tapi kenapa, ketika pengusaha yang merampok hak-hak rakyat, memberi keterangan palsu kepada publik dan negara, masih bisa dibiarkan?

Hukum harusnya menjadi alat pencegah timbulnya gejolak sosial dan kriminalitas, bukan menjadi pemicu. Dan hukum harusnya berlaku tanpa pandang bulu, bagi setiap warga negara. PHI tidak berkapasitas menangani kasus-kasus yang mengandung unsur pidana.

Selasa, 18 Oktober 2011

Divisi Advokasi

Serikat Buruh Bangkit (pernah dimuat di Sentanaonline)

Read more »

Mitra BUMD DKI, Permainkan Hak Buruh

Sebanyak 11 buruh di PT Bintang Pratama Sakti (BPS) upahnya tidak dibayar sejak November 2010. Dan kini Direktur perusahaan itu tidak bisa dikontak lagi, mengingkari janjinya membayar hak-hak pekerja.

SEMENTARA, pihak Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur yang kami beri pengaduan kasus ini, justru menyerahkan kembali kepada kami untuk mengusut, ketika mereka tidak bisa menemui pemilik perusahaan, karena menurut petugas Disnaker tersebut PT. BPS tidak terdaftar di alamat yang selama ini dicantumkan di dalam kop surat dan juga kartu nama.  PT BPS adalah sebuah perusahaan yang menjadi mitra PD. Dharma Jaya sebagai BUMD milik Pemda DKI-Jakarta.

Tidak dibayarkannya upah tersebut, merujuk Surat dari Sdr. Carry Pratomo selaku Direktur Utama PT. BPS kepada kami No.01/BPS-DIR/SB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011, karena Surat Permohonan yang ditujukan pada PD Dharma Jaya diabaikan.

Kami merasa sangat prihatin terhadap kondisi PD. Dharma Jaya sebagai salah satu BUMD milik Pemda Provinsi DKI-Jakarta.

Pernyataan Sdr. Carry Pratomo pada butir (3 dan 4) dalam Surat itu, telah mengusik ketenangan kami selaku Pimpinan Organisasi Buruh. Bagaimana hal ini bisa terjadi pada sebuah perusahaan yang dimiliki dan dibiayai oleh rakyat, khususnya rakyat DKI-Jakarta? Kok tega-teganya menelantarkan dan mengeksploitasi rakyat yang telah menghidupkan dan membahagiakan mereka dengan segala fasilitas yang dimiliki, khususnya aparat BUMD tersebut?

Karena, permohonan Sdr. Carry Pratomo selaku Direktur Utama PT. BPS yang nota-bene adalah rekanan dari PD. Dharma Jaya, berupa sekedar “dana talangan” untuk penyelesaian tunggakan gaji karyawan, justru terabaikan oleh pihak PD. Dharma Jaya sekian lama. Hal ini terkesan seakan-akan telah terjadi sebuah konspirasi antara BUMD dengan perusahaan rekanan untuk mengeksploitasi dan menelantarkan rakyat.

Saat ini, kami sedang menunggu jawaban atas surat yang kami layangkan sejak tanggal 18 Agustus 2011 dengan tembusan

• Gubernur DKI-Jakarta
• Ketua DPRD Provinsi DKI-Jakarta
• BAWASDA Provinsi DKI-Jakarta
• Walikota Jakarta Timur
• Koordinator Nasional Kaukus Federasi SB/SP

Semoga kita masih bisa berharap bahwa para aparatur Negara ini tidak berlaku seperti siluman, memberikan keterangan palsu dan dokumen palsu untuk mengelabuhi pekerja dan negara. Dan tidak membiarkan atau memelihara oknum yang bisa seenaknya merampok ha-hak rakyat.

Jakarta, 13 Oktober 2011

Divisi Advokasi

Serikat Buruh Bangkit (prenah dimuat di Sentanaonline)

Read more »

Pengusaha Korea Aniaya Buruhnya

Mohon turut mengawal, hingga saat ini kasus tersebut sedang dalam Proses Penyidikan Polres Tangerang

Rekan-rekan yang baik,

Kami percaya, kita semua menginginkan keadilan, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu di negara ini. 

Kami Serikat Buruh Bangkit dan Trade Union Rights Centre (TURC) sedang melakukan advokasi Rida Simanjuntak, pekerja PT. SM Global yang menjadi korban tindak kekerasan fisik oleh Mr. Jeong Byung Mun, berkewarganegaraan Korea.

Kami mengajak rekan-rekan sekalian baik secara lembaga maupun secara individu untuk turut mendukung  dan mengawal proses penyidikan Rida S yang dilakukan oleh Polres Kota Tangerang dalam melakukan Penyidikan terhadap kasus ini. Hal ini bertujuan agar penegakan hukum dapat terwujud serta mencegah kembali terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Pengusaha kepada buruh-buruhnya.

Serikat Buruh Bangkit adalah sebuah organisasi yang independen, memiliki kepedulian terhadap buruh, melakukan pendampingan, advokasi dan penyadaran kolektif kaum buruh. TURC adalah Pusat Studi dan Advokasi Hak-Hak Serikat Buruh berbentuk Non-Government Organization yang didalamnya  terdiri dari Pengacara Publik yang consern, kritis dan peduli memperjuangkan hak-hak serikat buruh

Kami meunggu keterlibatan rekan semua dalam barisan ini, melalui pengisian form dukungan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota Up. Bagian Penyidik

Terima kasih yang tak terhingga untuk peran serta kepedulian rekan-rekan semua.

Tangerang,  18 Juni 2012

Divisi Advokasi

Serikat Buruh Bangkit

Read more »

Damai Itu 20 Ribu

Ini bukan karya sendiri, tapi saya hendak memberi kata: setuju!

Selanjutnya...Damai itu "pembodohan" massal.

Damai itu ketika hukum turut memberi cap LEGAL terhadap pelanggaran.

Damai itu...lanjutkan oleh kita agar terangkai setiap pengalaman yang senada, dan satukan sebagai bara menghapuskan setiap kedzaliman secara bersama-sama!

Read more »

Pohon Mangga Dilema

Dalam kurun waktu seminggu, korbannya mencapai delapan pekerja.

Kisah di balik aksi pekerja PT. Universal Footwear Utama Indonesia (UFU). Pelanggaran hak-hak normatif selama bertahun-tahun, yang pada akhirnya menggerakkan pekerja berunjuk rasa pada Kamis 10 Mei 2012 lalu.

Di balik aksi itu, berbagai tekanan, ancaman dan penawaran gencara dilakukan. Selain melibatkan ormas-ormas bersenjata, PT. UFU menghukum pekerja secara sewenang-wenang.Pohon mangga yang bertengger di halaman area perusahaan dengan lima gedung itu, sebagai saksi penganiayaan psikis yang keji dan sangat tak manusiawi.


Akar persoalan ini, lagi-lagi karena abainya pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Perusahaan yang beralamat di Jl. Industri II Blok G. No I Desa Pasir Jaya Kec. Jati Uwung Tangerang itu, dimiliki seorang warga Negara Korea bernama Seok Tae Lee dan Ms. Kwak. Mereka telah melakukan pelanggaran hukum di Negara ini. Mereka memanipulasi iuran Jamsostek pekerja sepanjang tahun 2003 hingga sekarang, tidak memberikan cuti, mengeksploitasi pekerja yang jumlahanya 5000 lebih dengan menambah jam kerja tanpa membayar upahnya, melanggar aturan kontrak selama hampir 8 tahun, dan mengurangi upah pekerja.

Pelanggaran itu dilakukan sejak perusahaan berdiri pada tahun 1999. Melalui Serikat Buruh Bangkit yang dibentuk di sana, pelanggaran dilaporkan ke Disnaker Kota Tangerang. Namun herannya, sampai sekarang tidak ada tindakan terhadap pengsuaha. Petugas-petugas di sana justru lebih sering bersikap bak konsultan pengusaha. Mereka selalu mengatakan tentang perusahaan yang pailit, atau menggunakan alasan karena jumlah pekerja yang menuntut tidak banyak. Anggota Serikat Buruh Bangkit (SBB) di PT. UFU memang bukan mayoritas karena pengusaha melakukan intimidasi terhadap para pengurus maupun anggotanya.

Dan intimidasi itu kian menjadi-jadi, puncaknya pada Kamis 10 Mei 2012 ketika pekerja tersebut menggelar aksi. Mereka dihadang oleh ormas-ormas bersenjata yang bebas mengancam dan membubarkan paksa, disaksikan di hadapan aparat Kepolisan Kapolsek Jatiuwung Tangerang.
***
Bagi pekerja, berserikat merupakan hak paling dasar sebelum hak-hak lainnya. Karena hak-hak lainnya itu, baru bisa diraih pekerja melalui perjuangan mereka, bukan karena jaminan hukum semata. Maka, memberangus serikat pekerja, sama dengan menggulung seluruh hak-hak pekerja.

Dan ini yang tengah dialami oleh anggota dan pengurus SBB di sana. Mereka mulai dipanggil satu persatu oleh Kepala Bagian maupun Kepala Regu. Layaknya pesakitan mereka diserahkan ke personalia, lalu mulai menjalani introgasi tentang keikutsertaannya aksi, keanggotaannya, sumbangannya, perannya, serta kegiatan-kegitannya.

Lalu mereka dikembalikan ke ruang produksi. Dan mulai dipindah-pindah ke bagain yang sama sekali tidak memertimbangkan norma-norma kerja sesuai skill dan efektifitas. Juga azas keselamatan.

Salah satunya adalah Mas’amah (Amah) pekerja yang semula di bagian Outsole dipindah ke UV, penyelupan pailon ke larutan kimia yang baunya menyengat tajam ke paru-paru. Ia dipindah karena tidak ikut tanda tangan penolakan aksi yang diedarkan oleh perusahaan.

Sehari setelah aksi, Amah yang sedang bekerja diminta menghadap Kepala Regu bernama Parmin yang langsung menanyai, ”Kamu bernama masamah?”

”Iya pak,” jawab Amah,

”Kamu satu-satunya yag tidak tanda tangan di departeman ini. Kamu sudah tidak lagi dipekerjakan di PT UFU.”

”Ngak bisa begitu Pak, kalau memecat karyawan bukan begini.”

Jamsiah, pekerja lainnya juga mengalami perlakuan tak jauh beda. Ketika itu ia sedang melakukan penggalangan dana begitu jam istirahat tiba. Mendadak lampu di ruang itu menyala. Kepala Regu serta Mandor sudah berdiri di sana dan mengumpulkan anak buahnya lne 1 sampai line 5.

“Ada provokator yang sedang menggalang tanda tangan, dan tidak jelas untuk apa,” kata Sueji mengawali meetingnya.

Jamsiah menghampiri Sueji dan menjawab, ”Saya bukan provokator, karena saya sudah memberitahu ke perusahaan sejak tanggal 2 Mei mengenai rencana aksi yang akan diadakan pada 10 sampai 12 Mei 2012, melalui surat resmi.” Setelah dijelaskan oleh Jamsiah mandor tersebut meminta maaf.

Tapi, apalah arti maaf dan prosedur di perusahaan itu? Jika hukum pun dilanggar?

Sejak itu Amah tetap dipaksa pindah ke bagian UV. Amah menolak karena ia masih menyusui bayinya. Ia takut bahan kimia yang ia hirup akan berpengaruh pada ASI-nya. Aliyurman, salah satu pekerja juga menceritakan setiap ia melewati ruangan itu, paru-parunya sesak, perih, dan ada rasa pahit di tenggorokannya. Amah sudah menjelaskan keberatannya, tapi Parmin maupun Kepala Bagian yang bernama Wawan Suhanda tak mau tahu.

Bersama Jamsiah, Murwani dan Sulisna, mereka diserahkan ke personalia bernama Yoyok Setio Widodo. Lalu Yoyok menyodorkan BAP untuk ditandatangani mereka. Masing-masing dijerat melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atas kegiatan mereka terkait aksi. Masing-masing dari mereka yang sebagain pengurus memang melakukan penggalangan dana dan tanda tangan dukungan. Padahal, PKB yang dimaksud sebut-sebut oleh Yoyok tidak pernah mereka ketahui. Murwani yang sudah bekerja sejak 1999 silam hingga sekarang ia tak pernah melihat bentuk PKB dimaksud. Bahkan dalam sebuah sidang kasus salah satu pekerja di PT. UFU, PKB tesebut sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung.

Dalam waktu tiga hari mereka bolak-balik dipanggil personalia untuk mau tanda tangan BAP. Karena tidak mereka menolak, akhirnya personalia mengatakan,”Hari ini kamu masih bisa makan di sini, tapi kalau tidak mau dimutasi mulai besok kamu sudah tidak dipekerjakan lagi. Dan silahkan sekarang tunggu di posko, di bawah pohon mangga.” kata Yoyok pada Amah dan sejak itu Amah berada di pohon mangga, lintasan utama bagai 5.200 pekerja perusahaan itu.

Berikutnya, menyusul satu persatu. Mereka Asnita Komalasari, Romsah, Nurdin, Dwi Wahyuni, M. Soleh, dan Susiowati.

Diana, bagian Assembling plan I, pekerja yang ikut aksi dipanggil oleh kepala Regu bernama Sukari ke ruangannya. Pada saat itu, Suhaedi (Kepala line 6) menanyakan kenapa ia tidak masuk 5 hari kerja tanpa keterangan. Diana menjawab bahwa ia melakukan aksi.

Tapi pada pukul 14.15 Diana dipanggil menghadap Yoyok. Lalu Yoyok mengatakan meminjam peneng Diana, mengambilnya, sambil berkata, ”Ndo, tau akibat dari demo? Ndo siap?” Kenapa ikut aksi begini?”
”Sudah tau akibatnya?”

Diana diam.

Di bagian lain, pada hari itu juga, manajemen juga memutus kontrak karyawan benama Sri karena turut memberi uang solidaritas. Padahal masa kontrak Sri harusnya baru berakhir 27 Juli 2012. Sri disuruh membuat surat pernyataan pulang kampung dan Juhendrik memberi uang senilai Rp. 1.500.000. Juhendrik bilang bahwa uang tersebut atas dasar kemanusiaan. Sedangkan mengenai hak-hak Sri, Juhendrik menyuruh Sri untuk menuntut pertanggungjawaban Joko (Ketua Serikat Buruh Bangkit) di PT. UFU karena menurut Juhendrik Sri telah jadi korban akibat diperalat Joko.

Hari ketiga, personalia menawarkan masing-masing sejumlah uang. Minimalnya, Rp. 30.000.000, dan kalau masih kurang mereka diminta menyebutkan jumlah.

Namun ketiganya menolak. ”Maaf, saya tidak tergiur,” jawab Sulisna.

”Saya juga tidak, berapapa pun yang bapak tawarkan,” jawab Jamsiah.

”Sudahlah Pak, jangan tawarkan uang. Saya tetap komitmen menuntut hak bersama teman-teman,” kata Murwani.

Sejak itu Yoyok melarang ketiganya masuk kerja lagi. Mulai hari itu juga. Keputusan itu diberikan secara lisan.

Dan sejak itu, nasib mereka tergantung di bawah pohon mangga—sampai barangkali mengundurkan diri sendiri karena malu, sedih, dan nelangsa. Rasa ittu yang dirasakan mereka rata-rata.

Pemerintah, dalam hal ini Direktorat jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan yang telah menangani kasusnya, kegigihannya harus melebihi pekerja-pekerja itu.

Mereka adalah orang-orang yang layak diapresiasi dalam hal kejujuran, serta kesetiaannya memegang teguh kebenaran di tengah hempasan sulitnya ekonomi, dan tekanan-tekanan.

Keadilan harus segera diwujudkan, karena melalui mereka, berbagai pelanggaran di PT. UFU itu terungkap jelas. Jangan biarkan pengusaha PT. UFU terus bertindak arogan. Ini sudah terlalu lama.

Tangerang, 23 Mei 2012

Divisi Advokasi

Serikat Buruh Bangkit

Read more »

Surat Terbuka Serikat Buruh Bangkit untuk Menaker RI

 Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh,

Bapak Muhaimin Iskandar,

Yang kami hormati, sebagai seorang Muslim yang amanah, dan sebagai Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Para Direktorat Jenderal di Lintas Direktorat Kemenakertrans

Sebagai manusia yang diberi amanah melayani rakyat—para buruh yang membayar pajak untuk kesejahteraan Anda semua, melalui penegakan hukum di dalam system pengawasan terpadu.

Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang,

Pengawas Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur,

Sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan DKI maupun kota terkait otonomi.
Terkadang, hukum hanya diperlukan ketika manusia telah kehilangan nilai kemanusiaannya. Hukum dibuat, untuk memberi rasa keadilan dan kemanusiaan bagi setiap orang, dari tindakan perampasan hak oleh orang lain. Sudah terlalu banyak undang-undang dibuat, peraturan diciptakan, baik oleh Presiden maupun Menteri. Namun faktanya, ia menjadi fakta yang bukan realitas, bagai macan kertas yang tanpa ruh. 

Surat ini kami tulis atas nama warga Negara yang berprofesi sebagai buruh (penggerak ekonomi bangsa ini). Karena kami merasa miris dengan perdebatan yang terjadi mengenai semangat yang dimiliki Bapak Muhaimin Iskandar, yang nampaknya tidak sinergis, bahkan berselisih jalan dengan para perangkat hukum Ketenagakerjaan di bawahnya.

Hal itu terkait dengan perjuangan 32 pekerja di Tangerang, dan 12 pekerja PT. Bintang Pratama Sakti (perusahaan mitra Dharma Jaya) di DKI Jakarta. Mereka sebagian besar pengurus dan anggota Serikat Buruh Bangkit yang awalnya mogok menuntut hak-hak normative yang telah mengendap bertahun-tahun lamanya. Penuntutan hak-hak normative mengakibatkan mereka banyak mendapat tekanan, dan tidak bisa lagi diterima bekerja di perusahaan masing-masing: (PT. Universal Footwear Utama Indonesia, PT. SM Global, PT. Spectrum, PT. Real Lustrum, PT. Slumberland, dan PT Bintang Pratama Sakti).

Kami, sebagai serikat buruh telah menghormati sistem peradilan di Negara ini melalui berbagai surat pengaduan dan permohonan audiensi yang telah kami lakukan sejak Mei lalu ke Ditjend Pembinaan dan Pengawasan Norma Tenaga Kerja di Kemenakertrans dan ditujukan kepada Bapak Muhaimin selaku Menteri Tenaga Kerja. Hal ini kami tempuh setelah bertahun-tahun lamanya pelaporan kami di Pengawas Disnaker Kota  Tangerang dan Jakarta Timur  tidak mendapat kejelasan.

Kami sudah cukup bersabar bahwa kemudian, pelanggaran normative yang dilaporkan oleh ke-44 pekerja tersebut memerlukan proses lagi, pemberian data lagi, dan menunggu system koordinasi dari pusat ke daerah yang entah akan berapa lama lagi.

Namun, di antara kesabaran yang terlalu panjang akibat abainya penegak hukum di bidang ketenagakerjaan, kami sejak 23 Juli 2012 lalu telah meminta secara khusus mengenai skala prioritas pemberian hak 44 pekerja, yaitu: Upah proses dan Tunjangan Hari Raya (THR).

Kami awalnya merasa seperti dihibur dan berbesar hati dengan pernyataan Bapak Muhaimin Iskandar yang terkesan tegas dan berpihak pada pekerja. Kami terus mengikuti berita soal THR di berbagai media. Seiring waktu berjalan, harapan kami semakin besar, segencar pernyataan-pernyataan yang menyebar di mana-mana – media cetak dan elektronik bertajuk: THR Harus Cair Hari ini (13 Agustus 2012). 

Faktanya?

Tidak ada yang cair hari itu. Kecuali air mata para pekerja yang meninggalkan gedung Disnaker Kota Tangerang, untuk menanyakan hasil Tim Kemenakertrans yang terjun hari itu dan belum bisa memberi kepastian. Dan yang membuat para pekerja semakin putus asa adalah sebuah polemic yang terjadi di depan mata, betapa pernyataan Menteri tidak bisa menjadi dasar, bahkan bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa dijalankan melalui system penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan, yang mestinya dijalankan dalam kesatuan sistem yang terpadu.

Petugas pengawas Disnaker Kota Tangerang maupun Tim Pengawas Kemenakertrans mengatakan tidak ada dasar hukum untuk memaksa, apalagi menuntut pengusaha, seperti yang ditegaskan oleh Muhaimin selaku Menteri Tenaga Kerja.

Untuk itu, demi terealisasinya THR bagai 44 pekerja, kami sebagai serikat buruh yang mengadvokasi hak-hak mereka meminta pertanggungjawaban Bapak Menteri untuk:

1.    Membuat Surat Teguran tidak sampai lewat tanggal 15 Agustus 2012.

2.    Memanggil pihak pengusaha yang tidak mengindahkan Surat Teguran tersebut, pada 16 Agustus 2012.

Sampai detik ini, kami tetap menghargai dan memandang positif upaya yang bapak lakukan. Dan kami laporkan ini sebagai sikap kooperatif dari kami sebagai serikat buruh. Kami menunggu tindakan bapak, agar pernyataan tersebut tidak sekedar menjadi fakta yang jauh dari realita -- seperti penampilan bapak dalam tayangan layar televisi itu – yang demikian dekat namun tak tersentuh.


Tangerang, 14 Agustus 2012

Divisi Advokasi

Serikat Buruh Bangkit

Read more »

Hukum dan Pembodohan Massal

Hukum dan kejahatan kadang sulit dibedakan, ketika kejahatan yang riil tak nampak oleh hukum.

Fakta tentang adanya korban atas kejahatan, masih bisa digelapkan oleh berbagai interpretasi dari pasal-pasal suatu hukum, hingga kebenaran menjadi absurd.

Kebenaran suatu fakta, sering bagaikan angin yang berhembus, dan hanya memperdengarkan instrumen-instrumennya yang lemah.

Mengutip obrolan pendek Andreas Harsono dan Lies Marcoes, hukum mestinya menjadi harapan untuk membantu sistem peradilan, karena hukum relatif bisa lebih netral dan universal. Bias gender, kekuasaan dan kepentingan-kepentingan lainnya sering melahirkan sistem pemiskinan, pembodohan, diskriminasi dan kejatahan lainnya yang sering bertentangan dengan HAM.

Padahal HAM adalah hak warga Negara yang sangat dasar yang di antaranya mencakup rasa aman, kesejahteraan, dan keadilan atas hukum yang tanpa diskriminisasi. Namun, hak-hak dasar itu telah lenyap kini, dan ptoret itu bertebaran di mana-mana yang salah satunya dialami oleh Richard James Haryanto, buruh PT. Sari Delta Mega yang pada 29 Desember 2013 lalu, menjadi korban tipu daya dan tipu muslihat dari orang-orang yang terindikasi sebagai aparat Negara.

Oleh tiga orang yang memperlihatkan kartu identitas lambang kepolisian dan bertuliskan nama E-K-O ia dipaksa mengundurkan diri. Hal itu dilakukan tidak hanya sekali, dan pada kali kedua mereka datang ke PT. Sari Delta Mega, dan bersama manajemen kembali memaksa Richard meninggalkan pabrik. Pada saat itu dari mereka ada yang memakai seragam TNI.

Richard yang merasa takut dan terancam menuruti permintaan orang-orang tersebut. Dan surat bertuliskan namanya sudah menjadi bukti bahwa ia telah tak ada hubungan lagi dengan perusahaan dengan cara yang keji.

Kemudian, lembar kertas yang diperoleh dengan cara menekan dan menakut-nakuti itu segera menjadi bukti hitam-putih yang dibenarhkan oleh hukum. Tapi di sisi lain, hukum tuli terhadap ratapan bahwa itu tipu daya, juga buta terhadap logika-logika yang tidak masuk akal bahwa hanya orang tidak waras yang sanggup merugikan dirinya untuk berbuat konyol—mengundurkan diri dari pekerjaan!

Pengunduran diri yang ia lakukan, tak hanya membawa dampak kesengsaraan pada dirinya. Karena Richard adalah seorang bapak yang menanggung kehidupan seorang istri dan 4 anak yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan orang-orang yang ia cintai.

Richard, juga seorang pejuang bagi orang-orang “kecil” yang sama seperti dirinya yaitu buruh-buruh di tempat kerjanya yang sekian lama dilanggar hak-haknya di PT. Sari Delta Mega. Tak beda dengan buruh lainnya, ia hanya menerima gaji tiap bulan sekitar Rp 1.300.000 di tahun 2013, ini jauh dari upah yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp. 2.420.000.

Sebagai ketua serikat buruh, ia adalah lambang keberanian yang harusnya dilindungi oleh hukum, atas laporan-laporannya kepada pihak yang berwajib terhadap kejahatan pengusaha yang menimpa para pekerja. Keberanian itu terlahir bukan karena menjalankan misi Negara yang seluruh operasionalnya dibiayai dan berharap pangkat, tapi justru dalam keterhimpitan, kekurangan, dan keterbasan yang dihadang oleh berbagai kemungkinan resiko. Ia dan buruh di perusahaan itu sadar bahwa tindakanya dalam ranah wilayah rentan, namun mereka memiliki iman untuk bertindak.

Dalam proses hukum yang kami tempuh, baik di kepolisian maupun Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, kami terus dipaksa menyaksikan hal yang memuakkan melalui ungkapan-ungkapan penegak hukum seperti -- “Lho, kan sudah mengundurkan diri? Buktinya sudah jelas, lalu apa lagi?”

Adakah nurani dan logika dalam nilai hukum Negara ini? Bukankah hanya orang tak waras yang mau dengan sadar mengorbankan diri dan keluarganya?

Fakta lebih mencengangkan lagi kami dapati dari pernyataan Kabid Pengawas Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang pada 13 Februari 2014. Hal ini terkait adanya pengangkatan karyawan di PT. Sari Delta Mega yang bertahun-tahun dijadikan pekerja lepas. Dan ketika mereka diangkat, dalam pengangkatan tersebut masa kerja bertahun-tahun justru dihilangkan. Intinya, menurut Kabid Pengawas tersebut, meski iru merugikan tapi jika pekerja sepakat, maka tidak menjadi masalah dan hukum tidak bisa memaksa.

Pelepasan hak atas upah melalui penandatanganan pekerja di atas kertas, sering dijadikan dasar bagi pengusaha untuk membayar upah di bawah ketentuan. Penghilangan masa kerja melalui pernyataan di atas kertas, sering dijadikan PHK terselubung. Begitu juga pengunduran diri yang dilakukan karena tekanan, sudah menjadi dasar pekerja tak bisa menuntut.

Ungkapan pelepasan hak menjadi lembar hitam yang menutup kesucian fakta. Padahal fakta dibalik itu terlalu banyak untuk diabaikan – kapan penandatanganan dilakukan? Dengan kesadaran atau diperntah? Oleh siapa ia atau mereka diperintah? Di mana, dalam keadaan seperti apa? Punyakah buruh kebebasan menentukan pilihan, dan apa konsekwensi atas pilihan tersebut? Dan sebagainya.

Bukankah seluruhnya itu adalah kunci-kunci dari kesaksian adanya intimidasi, yang dalam hukum perburuhan maupun azas kemanusiaan (HAM) setiap warga Negara yang wajib dilindungi?

Melihat Richard adalah bagian melihat potret buruh yang selalu dibiarkan di zona liar tanpa kehadiran Negara. Padahal buruh bukanlah sebuah komponen tunggal dari proses produksi semata. Tapi ia adalah warga Negara, yang wajib dihormati atas seluruh hak-hak konstitusinya, sebagai hak  mendasar dalam berbangsa dan bernegara.

Jika hukum, hanya selalu melihat hitam dan putih, jelas hukum ini “Rasis” dan rabun. Dan bagi penegak hukum yang melegitimasi adanya pelepasan hak untuk menghilangkan hak-hak buruh, maka jelas bahwa penegak hukum berada dalam ambang ketakwarasan, yang tanpa akal sehat dan logika.

Atas nama hukum, pemiskinan, pembodohan, perbudakan, dilakukan secara massal di ruang-ruang yang sangat terang-terangan.

Tangerang, 13 Februari 2014

Divisi Advokasi Bangkit

Read more »

Dialog Akbar Ketenagakerjaan Buruh PT. Sari Delta Mega Bersama Anggota DPR RI

Salam perubahan…!

Sebagai rakyat, kita memiliki Wakil Rakyat yang duduk di Lembaga Tinggi Negara. Berserikat merupakan hak konstitusi sebagai sarana mewujudkan keadilan pekerja, yang juga hak warga Negara sesuai pasal 28D ayat (2), Undang-undang Dasar RI Tahun 1945. Salah satunya adalah hak meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui jaminan kepastian hukum serta penegakan yang seadil-adilnya, Demi kemakuran yang beradap.

Kami Serikat Buruh Bangkit di PT. Sari Delta Mega akan mengadakan DIALOG AKBAR KETENAGAKERAJAAN bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Komisi IX. 

Dialog Ketenagakerjaan ini akan membahas tentang berbagai persoalan yang perlu dikomunikasikan, serta dicarikan solusi, dan diluruskan secara bersama-sama oleh berbagai elemen terkait, sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dan kunjungan Anggota Dewan DPRI-RI tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat, guna menyerap serta menghimpun fakta yang sebenar-benarnya.

Untuk itu, kami mengundang para pekerja (Anggota Serikat Buruh Bangkit) di PT. Sari Delta Mega untuk hadir dalam acara tersebut. Selain pekerja PT. SDM kami juga mengundang pekerja dari berbagai perusahaan sekitarnya untuk mengirimkan perwakilan, pada acara yang akan dilaksanakan pada:

Hari         : Sabtu

Tanggal : 15 Februari 2014

Jam         : 13:00

Tempat   : Lingkungan PT. Sari Delta Mega

Dialog ini akan banyak memberikan pencerahan bagi kita untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik melalui pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahaan, yaitu instansi terkait, serta Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, an Aparat Kepolisian. 

 

Mencintai keluarga adalah mencintai perjuangan, karena kesuksesan adalah buah dari perjuangan, sebagaimana pemaknaan kami terhadap Firman-Nya, bahwa tidak akan berubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Maka, perjuangan buruh adalah milik buruh, milik kita bersama.

Dalam tatatan berbangsa dan bernegara, rakyat perlu memfungsikan wakilnya yang sejak awal kita beri mandat dan amanah untuk mewujudkan hak-hak kita yaitu Hak Asasi Manusia yang mendasar yaitu hak memperoleh keadilan, perlindungan hukum, kesejahteraan dan penghormatan atas harkat serta martabat kita dalam relasi kita dengan pengusaha.

Demikian kami kabarkan, dan kami percaya bahwa sebagai sesama pekerja, kita semua senasib dan serasa. Bagi yang ingin menyongsong hak-hak pekerja dan keadilan kami ucapkan....“Selamat Bergabung Bersama Bangkit..... !!!

  

Tangerang, 12 Februari 2014

Divisi Advokasi Bangkit

Read more »

Malam Minggu Bersama DIA

Dalam konteks perjuangan serikat buruh, ketika penegakan hukum sering diskriminasi .

Jika kita gunakan kekerasan untuk melakukan perlawanan, kita harus menjadi yang paling keras agar tidak hancur saat terbentur. Jika kita menggunakan permohonan, maka kita hanya bisa berharap menanti sikap bijak dari pihak termohon. 

Kedua pilihan di atas terasa kurang tepat untuk kita pilih. Meski kekuatan dan sikap santun tetap diperlukan dalam mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan kita dengan semua pihak.

Pernahkan kita mendengar dan mengalami sebuah keberuntungan yang dihadiahkan oleh sebuah kebetulan? Berada di tempat yang tepat pada saat tepat. Dan kita menyebutnya sebagai berkah. Atau berada di tempat salah pada saat yang salah? Lalu kita mengatakan musibah?

Adalah fakta bahwa detik yang tanpa kita perhitungkan kadang teramat bernilai untuk mencegah terjadinya tabrakan dua kendaraan yang sama-sama melaju tinggi. Atau detik yang tanpa kita pikirkan justru mempertemukan dua sahabat yang sekian lama saling mencari. Tapi sering juga sebuah rencana yang kita kemas dengan teramat matang, justru hasilnya berantakan?

Betapa rumit dan sulitnya manusia merancang sebuah kebetulan agar hitungan jam bisa menjadi ajang keberuntungan atau malah sebaliknya. Kadang segalanya sulit diwujudkan  meski kita telah merencanakan dengan perhitungan yang demikian rigid. Kita sering menghadapi sesuatu yang bernama kendala.

Karena manusia terlalu kecil dari DIA yang Maha Halus. Dzat yang memelihara makhluk paling mikro sejenis kuman atau bakteri sekalipun. Setinggi apapun ilmu manusia, ia takkan mampu melampaui kemegahan dan keagungan-NYA.

Semesta dan seluruh isinya adalah milik-Nya. Dan DIA hakekat dari seluruh kekuatan, seluruh cinta, kemuliaan, dan seluruh kebijaksanaan.

Tapi manusia wajib berusaha untuk memperbaiki keadaan, belajar untuk lebih cerdas, berjuang meningkatkan kesejahteraan, dan mencipatkan sistem keadilan dalam berbangsa dan bernegara.

Karena itu, Serikat Buruh Bangkit selalu mengadakan acara Bermalam Minggu Dengan DIA.  Karena sebuah kesuksesan rencana tidak melulu bagaimana kita ahli dalam berstrategy, piawai dalam kemampuan teknis, atau terlalu yakin dengan hitung-hitungan secara matematika.

Sehebat apapun, manusia tetap menghadapi garis yang disebut sebatas “Berencana” tapi Tuhan yang menentukan. DIA-lah maha mengetahui segala sesuatu, baik yang nampak dan yang tersembunyi, baik yang sudah terjadi dan yang akan datang, dan menentukan yang terbaik untuk hamba-hamba-Nya – bukan hanya kita, tapi yang lebih universal.

Matematika manusia, hanya selalu menghimpun hingga bilangan terkecil agar menggenapi hitungan, menggenapi asset kekayaannya. Sedangkan bagi Tuhan, berbagi dan terus mengurangi apa yang kita miliki, justru merupakan jalan menuju kemudahan, keberkahan, keberlimpahan.

Kita perlu terus berlatih untuk belajar rendah hati di hadapan-Nya. Karena dari-Nya segala persoalan menemukan sumber solusi.  Dengan berdoa, manusia sedang menjalin dan memelihara ikatan dari sumbernya.

Karena sejatinya, kekuatan manusia justru berada dalam kesadarannya bahwa dirinya lemah di hadapan yang Maha Kuasa, yang mencipta dan memelihara semesta beserta seluruh isinya. 

Acara “Malam Minggu Bersama Dia” ini dilakukan secara rutin, bertempat di Perumahan Taman Adiyasa setiap dua minggu sekali.

Acara dimulai dengan tausiah, kemudian mengungkapkan keluh kesah, dan memasuki jalur riyadhah, curhat kepada Allah.

Ya Allah

Kami berlindung kepada-MU dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Godaan yang berbentuk sifat malas dan sikap membiarkan ketidakadilan terus terjadi, sifat tidak peduli terhadap upaya menciptakan perubahan-perubahan yang membawa kebaikan dan kebahagiaan hidup bagi diri kami, keluarga, dan bangsa ini.

Ya  Allah

Segala puji bagi Engkau atas karunia-MU yang sempurna ini, yaitu diri kami yang Engkau beri akal sehat, pikiran, perasaan, nurani, kesehatan jasmani dan rohani. Bimbing kami untuk sungguh-sungguh menjadi manusia berguna melalui akal kami, pikiran kami, nurani kami, jiwa dan raga kami, untuk membawa kebaikan bagi keluarga, saudara, sahabat,orang-orang terdekat, buruh-buruh yang merindukan keadilan, bagi bangsa,  dan agama kami.

Dengan terlebih dulu memohon syafaat Rasul-Mu, jadikan kami penginspirasi bagi hamba-hamba-Mu yang lain, bagi buruh-buruh yang lain, bagi semua pihak, agar semakin banyak orang-orang yang mencintai keadilan dan kemanusiaan, demi mewujudkan keadilan hukum, moral, dan kesejahteraan di negeri ini, negeri yang kami cintai.

Ya  Allah

Telah jelas Firman-Mu “Tidak akan berubah nasib suatu kamu kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya”.

Ampuni kami, atas sikap masa bodoh kami, kemalasan kami, kelalaian kami selama ini. padahal sikap-sikap tersebut jelas bertentangan dengan Firman-Mu. Dan kami justru mengeluh karenanya.

Semayamkan keberanian, kekuatan, cinta kasih, serta kebijaksanaan dalam diri kami. Juga dalam hati semua pihak yang berhubungan dengan kami. Agar kami dapat mewujudkan perubahan yang lebih baik, di tempat kami bekerja, di dalam sistem peradilan melalui penegakan hukum, dan dalam segala aspek kehidupan ini. Jadikanlah yang haq adalah haq, dan yang bathil adalah bathil. Jadikan agar setiap relasi buruh dengan pengusaha adalah relasi yang saling mensejahterakan, saling mendukung, saling menciptakan kedamaian, saling menghormati dan berkesadaran bahwa kedunya saling berkontribusi menciptakan peningkatan ekonomi.

Ya Allah

Jadikan semua manusia di bumi sebagai pemenang, dari sikap mementingkan diri sendiri, kelompok, atas nama apapun. Jadikanlah keadilan dan kebenaran sebagai pemenang, dan penginspirasi perubahan yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan.

Adiyasa, 1 Februari 2014

Read more »