Sebanyak 11 buruh di PT Bintang Pratama
Sakti (BPS) upahnya tidak dibayar sejak November 2010. Dan kini Direktur
perusahaan itu tidak bisa dikontak lagi, mengingkari janjinya membayar hak-hak
pekerja.
SEMENTARA, pihak Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur
yang kami beri pengaduan kasus ini, justru menyerahkan kembali kepada kami
untuk mengusut, ketika mereka tidak bisa menemui pemilik perusahaan, karena
menurut petugas Disnaker tersebut PT. BPS tidak terdaftar di alamat yang selama
ini dicantumkan di dalam kop surat dan juga kartu nama. PT BPS adalah sebuah
perusahaan yang menjadi mitra PD. Dharma Jaya sebagai BUMD milik Pemda
DKI-Jakarta.
Tidak dibayarkannya upah tersebut, merujuk Surat
dari Sdr. Carry Pratomo selaku Direktur Utama PT. BPS kepada kami
No.01/BPS-DIR/SB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011, karena Surat Permohonan yang
ditujukan pada PD Dharma Jaya diabaikan.
Kami merasa sangat prihatin terhadap kondisi PD.
Dharma Jaya sebagai salah satu BUMD milik Pemda Provinsi DKI-Jakarta.
Pernyataan Sdr. Carry Pratomo pada butir (3 dan
4) dalam Surat
itu, telah mengusik ketenangan kami selaku Pimpinan Organisasi Buruh. Bagaimana
hal ini bisa terjadi pada sebuah perusahaan yang dimiliki dan dibiayai oleh
rakyat, khususnya rakyat DKI-Jakarta? Kok tega-teganya menelantarkan dan
mengeksploitasi rakyat yang telah menghidupkan dan membahagiakan mereka dengan
segala fasilitas yang dimiliki, khususnya aparat BUMD tersebut?
Karena, permohonan Sdr. Carry Pratomo selaku
Direktur Utama PT. BPS yang nota-bene adalah rekanan dari PD. Dharma Jaya,
berupa sekedar “dana talangan” untuk penyelesaian tunggakan gaji karyawan,
justru terabaikan oleh pihak PD. Dharma Jaya sekian lama. Hal ini terkesan
seakan-akan telah terjadi sebuah konspirasi antara BUMD dengan perusahaan
rekanan untuk mengeksploitasi dan menelantarkan rakyat.
Saat ini, kami sedang menunggu jawaban atas surat yang kami layangkan
sejak tanggal 18 Agustus 2011 dengan tembusan
- Gubernur DKI-Jakarta
- Ketua DPRD Provinsi DKI-Jakarta
- BAWASDA Provinsi DKI-Jakarta
- Walikota Jakarta Timur
- Koordinator Nasional Kaukus Federasi SB/SP
Semoga kita masih bisa berharap bahwa para
aparatur Negara ini tidak berlaku seperti siluman, memberikan keterangan palsu
dan dokumen palsu untuk mengelabuhi pekerja dan negara. Dan tidak membiarkan
atau memelihara oknum yang bisa seenaknya merampok ha-hak rakyat.
Kamis, 13 Oktober 2011
Divisi Advokasi
Serikat Buruh Bangkit
No comments:
Post a Comment